BLT Desa Diperpanjang Hingga September 2020 Menurut PMK Nomor 50 Tahun 2020

shape image

BLT Desa Diperpanjang Hingga September 2020 Menurut PMK Nomor 50 Tahun 2020

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Disebutkan bahwa Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDes.

Sementara itu, penggunaan dana desa mengacu pada prioritas dana desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan dari kabupaten/kota. Dalam memberikan persetujuan bupati/walikota harus memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Lalu kapan persetujuan diberikan, yaitu pada saat bupati/walikota melakukan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa).

Donwload disini Contoh SK Kades tentang Penetapan Data Penerima BLT Dana Desa

BLT Desa Diperpanjang Hingga September 2020

BLT Desa merupakan salah satu prioritas dari penggunaan Dana Desa pada tahun 2020. Dan masa penyalurannya telah diperpanjang menjadi enam bulan dari sebelumnya hanya tiga bulan. Sehingga alokasi BLT Desa dari Dana Desa yang diterima per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) meningkat yakni dari satu juta delapan ratus ribu (Rp1.800.000) menjadi Dua Juta Tujuh Ratus Ribu (Rp2.700.000) per KPM.

Keputusan ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK.07/2020 ini disebutkan bahwa Pemerintah desa wajib menganggarankan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa kepada warga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

Calon Penerima manfaat BLT Desa paling sedikit harus memenuhi kreteria sebagai berikut:

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;

2. Tidak termasuk penerima Bantuan Keluarga Harapan (PKH),

3. Tidak termasuk Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (Kartu Sembako), dan

4. Tidak termasuk penerima Kartu Pra Kerja.

Rincian Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) yang akan diterima masyarakat desa selama 6 Bulan mulai bulan April sampai September 2020, sebagai berikut:

Bulan April Rp. 600.000,-

Bulan Mei Rp. 600.000,-

Bulan Juni Rp. 600.000,-

Bulan Juli Rp. 300.000,-

Bulan Agustus Rp. 300.000,-

Bulan September Rp. 300.000,-

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarakan dan melaksanakan BLT Desa akan dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun berjalan.

Adapun ketentuan mengenai kreteria, mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat BLT Desa dan pemberian BLT Desa dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa, PDTT).

Silahkan donwload disini Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Ketentuan ini diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Tanggal 19 Mei 2020 .

© Copyright 2021 RAJANGIKLAN.COM

Form WhatsApp

Pesan anda akan segera kami proses.

Pesan Sekarang