Hukum Baru Pendirian BUMDes - RAJANGIKLAN.COM | Jasa Iklan Adwords Situs Judi Online | Jasa Whatsapp Broadcast

Hukum Baru Pendirian BUMDes

Setiap Desa diperlukan mempersiapkan diri buat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Apabila bisa dikelola memakai baik, eksistensi BUMDes akan sangat strategis sebagai keliru satu motor penggerak perekonomian desa dan peningkatan kesejahteraan rakyat desa.

Dalam UU Desa No.6/2014 disebutkan, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya dianggap BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebahagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaaan secara eksklusif yg berasal berdasarkan kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya sebanyak- besarnya buat kesejahteraan rakyat Desa.

Baca:Cara Praktis Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Usulan pendirian BUMDes hendaknya didahului oleh prakarsa atau inisiatif masyarakat desa. Berdasarkan usulan tersebut, lalu pemerintah desa melaksanakan kegiatan buat melakukan pemetaan terhadap penggalian potensi bisnis ekonomi desa, sumberdaya alam yang terdapat di desa,

Setelah proses tersebut terpetakan dengan baik, langkah selanjutnya yaitu membahas dalam musyawarah desa seberapa besar penyertaan modal yang pantas dan layak disertakan untuk membiayai kegiatan usaha BUMDes.

Secara lengkap langkah-langkah yang perlu dilakukan, sebelum BUMDes ditetapkan menjadi badan resmi usaha Desa, sebagai berikut:

  • Sosialisasi BUMDes kepada masyarakat;
  • Pembentukan Tim Persiapan Pembentukan BUMDes;
  • Rapat / Workshop Pemetaan Potensi dan Pemilihan Usaha BUMDes;
  • Sosialisasi Pemetaan Potensi dan Pemilihan Usaha pada Masyarakat;
  • Penyusunan Draf AD/ ART dan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes);
  • Sosialisasi Drat AD/ART dan Rancangan Peraturan Desa;
  • Persiapan Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes);
  • Musyawarah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Untuk meningkatkan kualitas Perdes dan AD-ART BUMDes sebelum ditetapkan menjadi badan ekonomi desa yang sah, dapat meminta masukan dari masyarakat maupun para ahli yang mengerti. Karena dengan cara ini akan meningkatkan semangat dan partisipasi masyarakat.

Penetapan pendirian BUMDes adalah melalui Peraturan Desa (Perdes) bukan dengan Akta Notaris. Itulah hukum baru pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang benar sesuai UU Desa. Jangan sampai kita gagal paham tentang hukum pendirian BUMDes.

Desa mandiri dan masyarakat sejahtera adalah harapan semua kita.(*)

Want to get Attractive Offer Info?